Tag Archives: Hidayat Nur Wahid

Share of Awareness dan Candidate Electability Calon Presiden 2014 (periode 1 Oktober-31 Desember 2012)

4 Feb

Meskipun pemilihan umum dan presiden belum dilakukan, namun banyak masyarakat yang mulai memperbincangkan isu tersebut. Salah satu contohnya adalah perbincangan yang terjadi di dalam media sosial. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh PoliticaWave terhadap isu calon presiden pada periode 1 Oktober-31 Desember 2012 ditemukan bahwa posisi pertama share of  awareness/voice dan citizens Calon Presiden diduduki oleh Aburizal Bakrie. Berikut ini adalah hasil pemantauan PoliticaWave mengenai Share of Awareness dan Citizens Calon Presiden:

 Image

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa Aburizal Bakrie menjadi figur yang paling banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial dengan jumlah buzz sebanyak 32.670. Posisi selanjutnya diisi oleh Prabowo dengan jumlah buzz sebanyak 19.377. Posisi ketiga dan keempat diisi oleh Mahfud MD (13.302) dan Dahlan Iskan (11.895). Untuk posisi kelima dan keenam terlihat selisihnya cukup tipis yaitu antara Megawati (10.720) dengan  Jusuf Kalla (10.606). Tingginya buzz Aburizal Bakrie di media sosial tidak terlepas dari banyaknya user yang membicarakan dirinya. Hal ini bisa terlihat pada grafik share of citizens yang memaparkan jumlah unique user yang membicarakan nama-nama calon tersebut.

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa Aburizal Bakrie berada di posisi pertama share of citizens karena diperbincangkan oleh 20.552 unique user. Untuk posisi kedua, yaitu Prabowo, diperbincangkan oleh 11.627 user. Posisi ketiga diisi oleh Mahfud MD dengan jumlah user sebanyak 9.469. Sedikit berbeda dengan hasil share of awareness, posisi keempat dari share of citizens diisi oleh Megawati dengan jumlah user sebanyak 8.567. Sedangkan untuk posisi kelima dan keenam diisi oleh Dahlan Iskan, dengan jumlah user sebanyak 8.300, dan Jusuf Kalla , yaitu sebanyak 7.079 user.

Meskipun Aburizal Bakrie menjadi figur yang paling banyak diperbincangkan di media sosial, namun pada kenyataannya hal-hal yang diperbincangkan mengenai Aburizal Bakrie cenderung ke arah yang negatif. Berdasarkan hasil pemantauan PoliticaWave mengenai candidate electability, nama Aburzal Bakrie menjadi figur yang paling negatif, yaitu dengan poin -15,90.  Adapun beberapa isu negatif yang sering diperbincangkan oleh netizen terkait dengan Aburizal Bakrie adalah seperti kasus lumpur Lapindo, hutang yang dialami oleh grup usaha miliknya, politisasi sepakbola Indonesia, kasus Bakrie Life, dan hasil survei yang cenderung rendah.

Figur lain yang tergolong negatif adalah Dahlan Iskan dengan poin -6,77. Negatifnya citra Dahlan Iskan di media sosial erat kaitannya dengan terlalu berlebihannya tindakan dan publikasi yang ia lakukan sehingga menyebabkan banyak netizen menjadi tidak bersimpati dengan figur Dahlan Iskan. Figur lain yang cenderung negatif berdasarkan pemantauan PoliticaWave adalah seperti Anas Urbaningrum, Surya Paloh, dan Suryadarma Ali.

 Image

Untuk candidate electability yang positif, PoliticaWave melihat bahwa figur tersebut diisi oleh tokoh-tokoh yang posisi share of awareness­­-nya berada di bawa Aburizal Bakrie. Salah satu contoh tersebut adalah Prabowo, yaitu dengan poin 3,87. Untuk Prabowo, meskipun citra dirinya sedikit negatif karena banyak pihak yang menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM, namun pada kenyataanya banyak netizen yang menganggap dirinya sebagai tokoh perubahan, pintar, dan mewakili anak muda Indonesia sehingga menyebabkan nama dirinya cenderung positif di media sosial.

Tokoh selanjutnya adalah Jusuf Kalla, yaitu dengan poin 7,61. Nama Jusuf Kalla terhitung positif di media sosial karena dianggap sebagai tokoh yang dinilai “bersih”, tegas, dan cepat. Selain itu, kinerja bagus yang dilakukan olehnya selama menjabat menjadi Wapres 2004 – 2009 dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nama Jusuf Kalla menjadi positif di media sosial.

Tokoh ketiga yang termasuk ke dalam figur positif di media sosial adalah Mahfud MD, yaitu dengan poin 10,05. Tingginya citra positif Mahfud MD di media sosial dikarenakan dirinya dianggap sebagai figur yang tegas, berani, jujur, dan bersih. Faktor lain yang menyebabkan nama Mahfud MD menjadi positif di media sosial adalah tindakan dirinya yang terbuka dan blak-blakan yaitu seperti pembubaran BPMigas. Sedangkan untuk beberapa tokoh lain seperti Megawati, Hatta Rajasa, dan Sri Mulyani juga menjadi figur yang cenderung positif meskipun poinnya tidak sebesar Prabowo, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD.

PKS Dukung Foke-Nara, Kritik Jokowi-Ahok

18 Aug

PoliticaWave.Com-Dukungan terus mengalir bagi para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, secara terang terangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Calon gubernur DKI dari PKS Hidayat Nurwahid mengutarakan bahwa kesiapan dan kemampuan menerima gagasan dirinya membuat ia mendukung Foke-Nara. “Tidak ada yang gratis di dalam politik, namun bukan berarti, imbalan yang diperoleh harus berupa uang atau kekuasaan.” Imbuhnya lagi.

Namun PKS juga menuntut agar Foke mampu mengubah sifat dan karakternya yang terkesan arogan dan sulit untuk berbaur dengan kalangan masyarakat secara luas, terutama masyarakat miskin.

Bukan hanya pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menuai kritik dari Hidayat Nurwahid, begitu juga calon gubenur DKI Jakarta, Jokowi. Menurutnya Joko Widodo tidak pantas maju sebagai cagub DKI saat jabatan sebagai Wali Kota Solo belum berakhir.

Kritikan itu dinilai tidak masuk akal. Sebab Hidayat juga masih menjadi anggota DPR saat memutuskan maju sebagai salah satu kandidat Pemilukada DKI Jakarta.

Namun Jokowi Widodo-Basuki T Purnama mengaku tidak terganggu dengan koalisi itu lantaran mendapat dukungan dari warga ibukota, dan adanya dukungan dari PDIP dan Partai Gerindra.

Dukungan Partai Politik untuk Kandidat DKI1

6 Aug

PoliticaWave.Com –  Menjelang pemilukada kandidat DKI1 putaran ke-2 pada pertengahan September 2012 mendatang, berbagai Partai politik (Parpol) besar pun berbondong-bondong menyatakan dukungannya kepada masing-masing kandidat DKI1 yang berlaga.

Golkar contohnya sudah menyatakan sikap mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi untuk menang pada putaran ke-2 nanti. Sedangkan partai Gerinda dan PDIP dari awal pemilukada kandidat DKI1 sudah menyatakan mendukung  pasangan Jokowi-Basuki.

Sementara partai lainnya, PPP menyatakan mendukung Foke-Nara, dan PKS belum menentukan pilihannya. Seperti diketahui pada pemilukada kandidat DKI1 putaran pertama, PKS juga mendukung calonnya Hidayat Nur Wahid, yang ternyata mendapatkan jumlah suara terbanyak di urutan ke-3 pada hasil pemilukada kandidat DKI1 putaran pertama.

Suara dari pendukung HNW, sebutan dari Hidayat Nur Wahid, sangat menentukan bagi kemenangan dari dua calon kandidat DKI1 yang berlaga di putaran kedua.  Kemanakah suara-suara pendukung HNW akan berlabuh? Kita lihat pada pemilukada kandidat DKI1 putaran ke-2 nanti. (pw/diyah)

Perubahan Kepemimpinan DKI1 = Perubahan Kebijakan DKI Jakarta?

19 Jul

PoliticaWave.Com – Adanya perkiraan hasil putaran pertama pemilihan kandidat DKI1 yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ahok, menjadikan hal yang kritis untuk menuju perubahan kebijakan DKI Jakarta.

Apakah dengan adanya perubahan DKI1 berarti perubahan pada kebijakan DKI Jakarta? Selama ini sudah cukup banyak program pemerintah DKI Jakarta yang dirasakan warga membuat perubahan, seperti adanya peningkatan transportasi publik berupa transjakarta, atau adanya kemudahan dalam pembuatan kartu identitas diri.

Beberapa warga mengkhawatirkan dengan pergantian kepemimpinan DKI1 tersebut berarti program yang dianggap baik tersebut dan sudah dijalankan akan terhenti.

Namun, melihat dari pelaksanaan program tersebut, seperti pelayanan transjakarta, ternyata program tersebut merupakan program kepanjangan dari kepemimpinan DKI1 sebelumnya. Sama halnya dengan program pembuatan kartu identitas diri.

Hal penting yang sebetulnya perlu dicermati yaitu dengan perubahan kepemimpinan DKI1 maka akan merubah kebijakan di DKI Jakarta ke arah yang diharapkan warga selama ini. Misalnya adanya kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak represif, pemecahan masalah banjir yang tidak merugikan masyarakat ekonomi rendah dll. (pw/diyah)

Isu ‘Black Campaign’ sebelum Putaran Kedua Kandidat DKI1

17 Jul

PoliticaWave.Com – Menjelang rekapitulasi suara pemilihan kandidat DKI1, isu ‘black campaign’ pun mulai muncul. Isu ini terutama menimpa pasangan Jokowi-Ahok yang di perkirakan mendapatkan hasil suara terbanyak pada pemilihan yang lalu.

Dikabarkan pasangan Jokowi-Ahok telah melakukan ‘black campaign’ bersamaan dengan ‘money politics’, dengan cara membagi-bagi uang kepada calon pemilih sebelum pemilihan atau pada masa kampanye.

Diinformasikan pula, bahwa tindakan ‘black campaign’ dan ‘money politics’ tidak hanya dilakukan oleh pasangan Jokowi-Ahok melainkan juga dilakukan oleh pasangan Foke-Nara dan Alex-Nono.

Sementara hasil penghitungan suara di Jakarta Timur sudah selesai dilaksanakan, dan hasilnya terdapat suara yang tidak sah sebanyak 2.128 dan golput sebanyak 78.778.

Untuk perolehan suara masing-masing pasangan yaitu Foke-Nara meraih suara 43.010, Hendardji-Riza memperoleh suara sebanyak 2.089, Jokowi-Ahok dengan suara sebanyak 55.118, Hidayat-Didik memperoleh suara sebanyak 16.036, Faisal-Biem mendapatkan suara sebanyak 7.942 dan Alex-Nono yang mendapatkan suara sebesar 5.373.

Hasil penghitungan suara dari Jakarta Timur menguatkan bahwa pasangan Jokowi-Ahok mendapatkan hasil suara terbanyak dalam pemilihan kandidat DKI1. (pw/diyah)

Penghitungan Suara Kandidat DKI1

16 Jul

PoliticaWave.Com – Pada Jumat, 20 Juli 2012, akan dilakukan penghitungan suara kandidat DKI1 yang sudah dilakukan pencoblosan pada 11 Juli 2012 lalu. Sementara pada Selasa dan Rabu, 17-18 Juli 2012 besok, akan mulai dilakukan rekapitulasi suara di wilayah Jakarta Utara.

Rekapitulasi suara DKI sendiri akan diadakan pada 21 Juli 2012. Berdasarkan peraturan KPU DKI, apabila dalam penghitungan suara tidak ada yang menang mutlak atau 50 plus 1, maka akan diadakan pemilihan putaran kedua.

Sementara dari hasil quick count, diperlihatkan bahwa pasangan DKI1 Jokowi-Ahok mendapatkan perolehan suara terbanyak meskipun belum mencapai 50. Namun kemenangan pasangan ini mendapatkan kritik dari kandidat lainnya, yaitu pasangan Foke-Nara, yang menganggap pasangan tersebut melakukan money politics pada saat kampanye. Ahok sendiri telah membantah praktek money politics tersebut. (pw/diyah)

Putaran Kedua Pemilihan Kandidat DKI1 di gelar setelah Lebaran

12 Jul

PoliticaWave.Com – Adanya hasil suara dari beberapa lembaga survey di Indonesia yang memperlihatkan bahwa suara yang diperoleh pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara tidak 50% plus 1, maka akan diadakan pemilihan kandidat DKI1 putaran kedua.

Pemilihan ini direncanakan diadakan setelah Lebaran, yakni 20 September 2012. Sebelum hari pencoblosan akan diadakan kampanye yakni pada 14 September 2012 hingga 16 September 2012. Adapun untuk masa tenang dilakukan tanggal 17 September 2012 sampai 19 September 2012.

Adanya pemilihan kandidat DKI1 putaran kedua akan menjadi satu kesempatan bagi para kandidat DKI1 untuk menjaring pemilih lebih banyak dan saling mengadu strategi dalam masa kampanye yang singkat, yakni dalam masa 3 hari saja.

Sementara menurut KPU DKI Jakarta, pengumuman resmi penetapan gubernur DKI Jakarta terpilih akan dilakukan pada 3 Oktober 2012. (pw/diyah)

Akankah Jokowi-Ahok mengalahkan Foke-Nara pada Kandidat DKI1?

12 Jul

PoliticaWave.Com – Persaingan ketat untuk perolehan suara terjadi antara pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara. Pada hasil survey beberapa lembaga survey, termasuk hasil perekaman perbincangan di media sosial yang dilakukan oleh PoliticaWave, pasangan kandidat DKI1, Foke-Nara masih mendominasi. Meskipun sudah terjadi persaingan ketat dengan pasangan kandidat DKI1, Jokowi-Ahok.

Namun ternyata, hasil perhitungan cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Hasil Quick Count Kompas setelah pemilihan kandidat DKI1 oleh warga  11 Juli 2012 kemarin, menunjukkan bahwa pasangan kandidat DKI1 Jokowi-Ahok mendapatkan suara terbanyak.

Dari hasil hitung cepat LSI yang diterbitkan kemarin seusai pencoblosan, nama Jokowi-Ahok berada di tempat teratas dengan perolehan suara mencapai 42,74 persen suara. Di bawahnya, menyusul Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 33,57 persen.

Sedangkan pasangan lainnya, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 11,96 persen, Faisal Basri-Biem Benyamin 4,94 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 4,74 persen, dan Hendardji Soepandji-Riza Patria 2,05 persen.

Sementara itu, hasil penghitungan cepat harian Kompas (Kompas.com) memperlihatkan, pasangan Jokowi-Ahok untuk sementara memenangkan perolehan suara Menuju DKI 1 dengan 46,01 persen suara.  Di urutan kedua terdapat Foke-Nara 32,40 dan pasangan Hidayat-Didiek: 10,39 berada di urutan ketiga.

Untuk rekapitulasi penghitungan suara, KPU DKI Jakarta baru akan melakukan pada 19-20 Juli 2012 mendatang. Apabila memang hasil perhitungan tersebut ternyata pasangan kandidat DKI1 Jokowi-Ahok mendapatkan suara terbanyak dengan angka dibawah 50% plus 1, maka akan diadakan putaran kedua pemilihan kandidat Dki1. (pw/diyah)

Isu Hasil Suara Menjelang Pemungutan Suara Kandidat DKI1

9 Jul

PoliticaWave. Com  – Sejak minggu kemarin (8/6/2012), Pemilihan kandidat DKI1 sudah memasuki masa tenang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pun melarang semua lembaga survey merilis hasil survey terkait dengan Pemilukada  DKI1 sampai hari pemungutan suara.

Dikhawatirkan KPU DKI Jakarta, para pemilih akan terpengaruh dengan hasil survey yang ada, yang ternyata banyak kecenderungan memenangkan satu pihak kandidat DKI1.

Menurut berita dari sebuah media televisi nasional, terdapat survey yang menyatakan salah satu kandidat DKI1 berhasil memenangkan suara sebanyak 40% lebih, padahal tidak memungkinkan kandidat DKI1 tersebut mendapatkan suara sebesar itu, karena di perkirakan perolehen suara akan hampir merata.

Dengan adanya hasil survey seperti itu, pihak KPU DKI Jakarta pun mengkhawatirkan adanya money politics melalui stretegi ‘Serangan Fajar atau Serangan Subuh’ oleh tim sukses salah satu kandidat DKI1, sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara seperti yang di keluarkan lembaga survey.

Salah satu lembaga survey diberitakan tidak memungkiri bahwa ada kecenderungan lembaga survey mendukung salah satu kandidat DKI1 dan menampilkan hasil survey dengan suara terbanyak pada kandidat DKI1 yang didukung itu.

Hasil suara kandidat DKI1 memang menjadi isu yang semakin krusial 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara. Apalagi banyak pihak yang menginginkan pemilukada kandidat DKI1 berlangsung dalam satu putaran saja. (pw/dy)

Diskusi Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kandidat DKI1

6 Jul

PoliticaWave.Com – Pada masa kampanye ini, diskusi-diskusi dengan kandidat DKI1 semakin sering di lakukan. Namun diskusi mengenai penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta sendiri justru jarang di bicarakan.

Hal tersebut-lah yang diangkat oleh salah satu lembaga penelitian, The Indonesian Institute.  Lembaga penelitian ini merupakan lembaga yang berfokus pada penelitian kebijakan di bidang ekonomi, politik dan sosial, didirikan pada 2004.

Pada diskusi bulanan yang diselenggarakan The Indonesian Institute, tema bulan ini mengangkat “Menyongsong Pilkada DKI Jakarta: Bagaimana Mengawasi Potensi Kecurangan.”

Pada pembukaan diskusi oleh moderator (Jaleswari Pramodhawardani, anggota Dewan Penasehat The Indonesian Institute), diskusi ini dilakukan sebagai bentuk perhatian, pengawasan atau monitoring warga terutama masyarakat Jakarta yang berpendidikan terhadap pelaksanaan Pilkada Kandidat DKI1 yang tidak banyak diangkat.

Justru program-program dari kandidat DKI1 yang lebih banyak diangkat oleh media maupun organisasi sosial dan massa dalam masa kampanye.  Pilkada DKI Jakarta merupakan barometer bagi pemilih menengah ke atas untuk menjadi pemilih yang dengan sadar menolak money politics.

Diskusi ini menghadirkan empat narasumber yaitu Dahliah Umar (Ketua KPUD DKI Jakarta), Ramdansyah (Ketua Panwaslu DKI Jakarta), Masykurudin Hafidz (Manajer Pemantauan JPPR) dan Hanta Yudha AR (Research Associate The Indonesian Institute).

Hanta Yudha AR menyatakan bahwa dalam setiap pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selalu ada 6 (enam) transaksi, yaitu

  1. Transaksi politik antara kandidat dengan elit politik.
  2. Transaksi politik antara kandidat dengan Partai Politik (ParPol).
  3. Transaksi politik antara kandidat dengan konsultan politik.
  4. Transaksi politik untuk dana politik dan tim sukses.
  5. Transaksi politik antara kandidat, berhubungan dengan pembelian suara pemilih.
  6. Transaksi politik antara kandidat dengan petugas pemilu.

Sedangkan Ramdansyah menyoroti adanya pemberian materi pada masa kampanye, sehingga rentan dengan money politics. Hal ini juga disoroti oleh Dahliah, dan seharusnya ada audit pada penggunaan dan sumber dana kampanye serta adanya pelaporan atas kegiatan kampanye kandidat DKI1.

Pembicara dari Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) mengungkapkan bahwa  Komisi pemantauan pilkada DKI1 belum memaksimalkan sosialisasi kandidat dalam pelaksanaan debat pasangan kandidat DKI1. Akibatnya pendidikan politik melalui sosialisasi informasi-informasi mengenai pasangan kandidat DKI1 termasuk program dan visi serta misinya belum tercapai.

Berdasarkan survey yang dilakukan JPPR, mengenai Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Politik pada 22 Mei sampai dengan 20 Juni 2012, 31% responden dari 1058 responden yang tersebar di Jakarta, mengakses sumber informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kandidat DKI1 dari televisi.  Dan sebanyak 22% responden mengetahui dari pihak RT/RW.

Pada sesi diskusi, isu mengenai suku, pendidikan politik yang tidak dilakukan oleh partai politik dan komisi pemantauan pemilu menjadi bahan perbincangan. Bahwa pendidikan politik seyogyanya terintegral dengan pendidikan umumnya, dan juga dilakukan oleh partai politik dan kandidat DKI1 pada masa kampanye berlangsung. (pw/diyah)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.